Pengertian Amandemen UUD

Ø  Amandemen adalah perubahan terhadap UUD dengan tujuan untuk memperkuat fungsi  dan posisi dari UUD dengan cara mengakomodasi aspirasi politik yang berkembang untuk mencapai tujuan Negara seperti halnya dirumuskan oleh konstitusi itu sendiri.

Ø  Latar Belakang Lahirnya Amandemen

Berhentinya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi awal dimulainya era reformasi di Indonesia. Era reformasi memberikan harapan besar terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan Negara yang lebih demokratis. Selain itu, reformasi juga diharapkan menjadi titik tolak perubahan mental bangsa Indonesia sehingga menjadi bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, persamaan dan persaudaraan.

Salah satu tuntutan yang berkembang di masyarakat adalah dilakukannya Amandemen (Perubahan) UUD 1945. Tuntutan itu didasarkan pada pandangan bahwa UUD 1945 belum cukup memuat landasan kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat dan penghormatan pada hak asasi manusia, pasal-pasalnya bersifat multi tafsir dan membuka peluang terjadinya penyelenggaraan negara yang sentralistik, otoriter, tertutup dan sarat perilaku KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Tuntutuan itu dalam perkembangannya menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Kemudian, tuntutuan itu diwujudkan secara menyeluruh, bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan UUD 1945, yaitu perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, dan perubahan keempat. Perubahan perubahan itu tetap merupakan satu rangkaian dan satu sistem kesatuan. Amandemen merupakan salah satu upaya inovasi dan kreativitas bangsa Indonesia dalam bernegara.

Ø  Adapun dasar hukum perubahan UUD 1945 adalah UUD

1945 itu sendiri, yaitu pasal 37, yang berbunyi:

(1) untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurangkurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir;

(2) putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya

2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.

Ø  Tujuan Perubahan UUD 1945

Adapun tujuan dilakukannya perubahan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

a. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional  yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia

c. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan yang Iebih tegas, saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan transparan dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman.

d. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara terhadap warga negara

e. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara yang demokratis.

f. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan dan kepentingan bangsa dan negara.

Ø  Beberapa contoh sikap positif terhadap pelaksanaan UUD’45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut.

1. Menghargai hak dan kewajiban orang lain.

2. Tidak memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain dalam musyawarah.

3. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan keseharian.

4. Menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran yang tinggi.

5. Tidak main hakim sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

6. Menghormati lembaga-lembaga negara dan pemerintahan sebagai

organisasi yang mengatur kehidupan masyarakat.

7. Tidak melakukan perbuatan yang anarkis, seperti merusak sarana dan prasarana umum.

8. Melakukan budaya kritik kepada pemerintah sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada.

9. Berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum secara sukarela, rasional, dan bertanggung jawab.

10. Menghormati dan menerima adanya aturan pembatasan masa

jabatan presiden menjadi 2 kali periode.

11. Mengikuti pemilihan umum angota legislatif, pemilihan presiden

dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah secara langsung.

Ø  Perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR yang dilaksanakan empat kali yaitu:

- Perubahan pertama yang ditetapkan dalam Sidang Umum MPR 1999 mencakup sembilan pasal. Dalam sidang yang ditutup pada 19 Oktober 1999 MPR menetapkan sebagai berikut:

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguhsungguh

hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa dan negara,

serta dengan kewenangannya berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengubah pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan pasal 21.

Perubahan kedua dilaksanakan dalam Sidang Tahunan MPR 2000 menyangkut tujuh bab mendasar. Dalam sidang yang ditutup pada tanggal 18 Agustus 2000 MPR menetapkan sebagai berikut:

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguhsungguh .hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa dan negara,

serta dengan kewenangannya berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18 A,Pasal 18B. Pasal

19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab. IXA, Pasal 25E, Bab X,

Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA, Pasal 28 A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28 E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28 H,Pasal 28 I, Pasal 28 J, Bab XII,